Anda yakin ingin menghapus :


Tidak  Ya
Berita Arena Karier

Insentif guru swasta terganjal permendagri

17 Okt 2012
Kategori : Pendidikan
Oleh : Devona

Legislator Kota Malang, Jawa Timur, dari Fraksi PKB Sutiaji menyatakan, pemberian bantuan insentif atau hibah pada guru-guru swasta masih terganjal Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

Pemkot Malang tak bisa mengucurkan dana insentif bagi guru-guru swasta karena terbelenggu Permendagri tersebut. Demikian dikatakan Sutiaji yang juga anggota panitia khusus (pansus) rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pendidikan itu, Rabu.

"Permendagri tersebut membatasi pemberian hibah dan bantuan pada pihak nonperintah termasuk guru swasta. APBD tidak boleh dikucurkan secara terus menerus pada pihak yang sama, sehingga harus dibatasi," tegasnya.

Melihat kondisi tersebut, Sutiaji mengusulkan adanya peran serta masyarakat melalui lembaga independen. Dengan teknis seperti itu, maka tidak menyalahi aturan.

"Kalau lembaga independen itu nantinya dibutuhkan, kami siap memfasilitasi. Sebab, kalau menggunakan dana hibah atau bantuan sosial dari APBD tidak mungkin karena terbentur Permendagri," tegasnya.

Sebelumnya Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta Kota Malang Idham Khalid mengemukakan, sebagian besar guru swasta masih belum terjamin kesejahteraannya karena minimnya gaji yang diterima.

"Gaji (honor) guru swasta saat ini masih jauh di bawah upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang berlaku. UMK yang berlaku di Kota Malang sekarang mencapai Rp1,2 juta lebih, sementara gaji guru swasta rata-rata tidak lebih dari Rp500 ribu/bulan," tegasnya.

Ia mengakui, gaji guru swasta di setiap sekolah memang berbeda untuk setiap jamnya, bahkan ada yang amsih digaji sebesar Rp10 ribu/jam.

Memang, lanjutnya, selain gaji dari hasil jam mengajar juga ditambah dari insentif APBN sebesar Rp300 ribu/bulan dan APBD kota sebesar Rp200 ribu/bulan. Hanya saja, jumlah tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain masalah gaji, katanya, MKKS juga berharap adanya jaminan kesehatan untuk guru swasta. Oleh karena itu, dalam Ranperda Pendidikan tersebut, hal-hal yang menyangkut guru swasta hendaknya juga diakomodasi.

"Kami berharap dalam Ranperda Pendidikan itu nanti nasib guru swasta juga diperjuangkan. Paling tidak standar gaji guru swasta sesuai dengan UMK yang berlaku," tandasnya.

Saat ini jumlah guru SMP-SMA/SMK swasta di Kota Malang sekitar 3000 orang yang tersebar di 65 SMP dan 40 SMA/SMK.

 

 

 

 

sumber : antara

Berita Terkait